PEMERATAAN GURU DI INDONESIA

Masalah pendidikan di Indonesia yang tidak kalah penting untuk dipikirkan solusinya yaitu tentang pemerataan dan penataan jumlah guru yang masih terjadi kesenjangan,  khususnya antara jumlah guru yang berada di daerah kota dengan daerah desa bahkan di daerah terpencil. Ironisnya, di daerah desa atau di daerah terpencil  masih banyak sekolah yang masih kekurangan guru. Tak jarang satu guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Padahal, itu tidak diperbolehkan karena menyangkut tentang keprofesionalan sebagai guru. Tetapi tidak dapat disalahkan juga, mungkin itu terjadi karena keadaan yang menuntut mereka seperti itu. Berbanding terbalik dengan keadaan sekolah di kota, lebih dari 50% sekolah di kota justru kelebihan guru.

Mungkin ini pekerjaan rumah untuk pemerintah bagaimana caranya agar pemerataan guru di Indonesia bisa terwujud, tetapi sepertinya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah belum optimal dan belum terlihat hasilnya. Terbukti dengan masih adanya penumpukan guru di sekolah-sekolah kota padahal sekolah lain justru kekurangan guru. Tetapi kita tidak dapat menyalahkan pemerintah sepenuhnya tentang masalah ini toh pemerintah sudah berupaya.  Banyak faktor yang menyebabkan penumpukan guru di kota, mungkin salah satu faktornya yaitu dari guru dan pemerintah itu sendiri. Kebanyakan guru memilih mengajar di kota karena fasilitasnya lebih lengkap, strategis secara letaknya dibanding dengan sekolah yang ada di daerah desa atau terpencil selain fasilitas kurang dan letaknya kurang strategis, guru kadang kurang perhatian dari pemerintah pusat.

Keinginan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk melakukan pemerataan guru di seluruh Indonesia  juga terganjal otonomi daerah (otoda) yang dimiliki. Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan usulan penambahan guru ke pemerintah daerah yang kekurangan. Namun ada juga pemerintah daerah yang langsung mengajukan permintaan ke pusat. Maka dari itu harus ada kesepakatan terlebih dulu dengan pemerintah daerah. Karena, di era otonomi daerah seperti ini Kemendiknas tidak dapat melakukan apapun untuk menempatkan guru tanpa persetujuan pemerintah daerah. Kalau dipaksakan, maka guru yang diperbantukan akan kabur kembali ke daerah asal karena tidak nyaman. Usaha pemerintah untuk menarik minat guru mengajar di daerah terpencil yaitu dengan memberikan tunjangan khusus. Tunjangan ini diberikan sejak 2007 lalu untuk 20.000 guru. Jumlah itu sama dengan 2008. Sementara pada 2009 ada 30.000 guru yang mendapatkan tunjangan. Akan tetapi yang terserap hanya 26.000 guru karena harus memenuhi persyaratan yakni tinggal selama satu tahun di daerah yang dimaksud.Pemberian tunjangan ini  sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Khusus dan Profesi jumlahnya mencapai satu kali gaji pokok. Gaji pokok, dalam APBNP 2010 diusulkan naik menjadi Rp2,2 juta naik dari tahun lalu yang mencapai Rp 1.3 juta per guru.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah dalam memeratakan guru di Indonesia yaitu pemerintah akan menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri untuk mengatur distribusi guru. SKB tersebut akan ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Dengan SKB tersebut, memungkinkan guru dapat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain yaitu antarkabupaten, antarkota, maupun antarprovinsi, sehingga disparitas distribusi guru akan berkurang.

Dengan guru dimungkinkan pindah dari kota satu ke kota lainnya, diperlukan SKB (Surat Keputusan Bersama) sebagai payung hukumnya. Kemudian menyiapkan guru-guru baru untuk dialih tugaskan ke daerah yang kekurangan. Sebagai penghargaan terhadap guru yang mau ditempatkan di daerah terpencil, timbal balik Pemerintah yaitu memberikan insentif (tambahan penghasilan di luar gaji tetap). Insentif dalam bentuk materi maupun karir dan besarnya paling tidak satu kali gaji sesuai golongannya ditambah insentif lain yang harus diberikan. Penyiapan guru-guru baru ini, bertujuan untuk mengganti 195.387 guru yang akan pensiun pada 2014 nanti. Idealnya, seorang guru hanya menangani 20 orang murid. Sekalian akan  dialirkan ke daerah-daerah yang kekurangan guru tadi. Diterangkan mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (JTS) Surabaya tersebut, pemerintah tidak memaksa guru untuk pindah tugas ke daerah lain. Tapi justru menumbuhkan kesadaran dengan insentif finansial dan jenjang karir ditambah lagi mulai dari awal rekruitmennya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah memang tidak langsung menyelesaikan masalah ini. Karena faktor agar upaya yang dilakukan pemerintah ini berhasil bukan hanya dari pemerintah pusat saja, tetapi harus ada peran pemerintah daerah yang ikut mendukung upaya pemerintah itu. Tidak lupa  faktor terpenting yang punya peran besar juga dalam upaya ini yaitu para tenaga pendidik (guru). Upaya pemerintah yang memungkinkan para guru dapat berpindah antar daerah ini sepertinya belum menggugah hati guru yang masih ingin mengajar di kota untuk mengajar di daerah kota atau daerah terpencil. Jika seperti ini apakah guru sekarang masih diragukan keprofesionalannya?

Salah satu guru yang proesional adalah selain dia mengajar sesuai dengan kompetensinya, guru juga harus mau dan siap untuk mengajar di daerah manapun. Tetapi memang jika suatu permasalahan sudah menyangkut kesadaran diri memang sulit untuk memberikan kesadaran terhadap orang lain tetapi masalah pemerataan guru ini masih bisa diselesaikan. Semoga saja suatu hari dediksi tenaga pendidik khususnya guru akan lebih tinggi untuk dunia pendidikan Indonesia.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: